Panitia I DPR RI menggelar Raker tertutup mengenai rencana bisnis dan anggaran Kementerian Pertahanan/Tentara Indonesia (RKA) 2023 pada Senin (26 September). /2022).
Pertemuan hari ini yang melibatkan RKA Kemhan/TNI dikritik oleh Lucius Karos, peneliti Forum Masyarakat Parlemen Indonesia (Formappi).
Menurut dia, rapat umum tersebut membuat publik mengetahui situasi internal kementerian/lembaga, yang terlihat dalam pernyataan Effendi Sembulun tentang ketidaksesuaian pembentukan TNI.
Lucius mengatakan kepada wartawan, Senin (26 September 2022): “Rapat publik memungkinkan publik untuk berpartisipasi. Publik menyadari masalah inkonsistensi di lingkungan TNI.”
Lucius percaya bahwa selalu ada manfaat untuk bersikeras pada pertemuan publik di Republik Demokratik Kongo.
Misalnya, pada Senin (5/9), rapat umum pertama Komite DPR ternyata terjadi perselisihan di lingkungan TNI, salah satunya ketidakhadiran Jenderal Dudong, Kepala Staf Angkatan Darat ( Kasad). Abdul Rahman.
“Tugas TNI, pertahanan negara, dan keamanan juga tugas publik,” katanya.
Menurut Lucius, rapat umum dapat memutuskan apakah akan terjadi harmonisasi antar departemen/lembaga. Sebab, persoalan hubungan antar lembaga seperti TNI juga terkait dengan kinerja lembaga yang menjadi tanggung jawabnya. Majelis Rakyat. mengawasi
Lucius menganggap sudah menjadi tugas DPR dalam menjaga keharmonisan hubungan antarpejabat berbagai lembaga.
”Jadi, rapat tidak boleh ditutup sampai pembahasan hubungan antar aktor yang mempengaruhi kinerja selesai. Untuk kepentingan siapa panitia ingin bermain-main dengan rahasia?” ujarnya.
Lucius berpendapat bahwa kebiasaan Komite I DPR untuk menghadirkan opsi privat dan publik sebelum rapat memberi kesan bahwa Komite I tidak memiliki kewajiban sebagai perwakilan dari mereka yang seharusnya tertarik untuk membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Dalam semua diskusi dengan mitra seperti Kemhan dan TNI.
Jadi, kata dia, rapat DPR harus dilakukan secara terbuka dan jika prosesnya menyangkut rahasia negara, tutup sebentar sampai pembahasan selesai.
“Begitu pembahasan rahasia selesai, langsung dilanjutkan kembali. Bahkan, bukan lagi cara untuk mengadakan rapat tertutup di DPR, seperti rapat anggaran. DPR?” Haruskah Kementerian Pertahanan Nasional dan TNI menutupnya?”
Menurutnya, jangan sampai penyebab masalah strategis pertahanan ini digunakan untuk memblokir akses publik terhadap program-program Departemen Pertahanan.
Bela negara memang memiliki rahasia, namun dalam pembahasan anggaran, ia mengatakan tidak ada rahasia karena pembahasan anggaran antara MPR dan MPR hanya terkait dengan kebijakan publik.
Ia mengatakan, “Komite I harus bertanggung jawab untuk memajukan semangat pemerintahan sipil di depan militer Indonesia dan Kementerian Pertahanan Negara untuk mengamankan superioritas sipil di hadapan militer Indonesia,” katanya.
Lucius menyarankan agar kepanitiaan pertama DPR RI dimulai dengan menyuarakan aspirasi atau posisinya dalam rapat-rapat umum agar tidak harus hadir di hadapan rekanan yang hadir.
Rapat bisnis hari ini ditunda ke proses persetujuan tingkat panitia DPR karena diskusi yang luas, termasuk pernyataan kontroversial Komisioner DPR I Effendi Sembulan, yang menyebut TNI sebagai TNI pada rapat Senin, 9 Mei (5/9). “gang””.
Dalam pertemuan yang diakhiri dengan antusias dengan sambutan Eppendi tersebut, Epandi memprotes pertemuan yang diungkap saat itu, dan aksi protes tersebut diakhiri dengan keputusan untuk menggelar rapat umum.
Namun, Komite I MPR menggelar rapat rahasia pada Senin (26/9).
